Gorontalo dan Hari Patriotik 1942

ILUSTRASI Masjid Sultan Amai di Gorontalo. Sultan Amai merupakan raja Gorontalo pertama yang memeluk Islam. | DOK WIKIPEDIA

Sistem politik demikian lebih demokratis ketimbang feodalisme Eropa abad ke-17.

HASANUL RIZQA

Walau berumur singkat, Proklamasi RI pernah terjadi tiga tahun sebelum Sukarno-Hatta melakukannya di Jakarta. Pada 23 Januari 1942, masyarakat Gorontolo menjadi sakti peristiwa berjarah itu...

Latar Sejarah Gorontalo 

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, Gorontalo menjadi sebuah provinsi di Republik Indonesia. Sebelumnya, ia merupakan bagian dari Sulawesi Utara. Daerah dengan luas 12.435 km persegi itu berpusat di Kota Gorontalo.

Gorontalo juga merujuk pada nama salah satu suku bangsa yang besar di Pulau Sulawesi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2010 populasi Suku Gorontalo mencapai 1.251.494 jiwa. Angka itu setara 0,53 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Di antara tokoh-tokoh kenamaan dari kelompok etnis ini adalah BJ Habibie (presiden ketiga RI); Nani Wartabone (pahlawan nasional); Arifin Panigoro (pengusaha); dan masih banyak lagi.

Asal-usul nama provinsi tersebut dinyatakan dalam berbagai sumber. JS Badudu menjelaskan dalam Morfologi Bahasa Gorontalo, istilah gorontalo konon berasal dari nama Hulontalo atau Hulontalangi, yakni sebuah lembah di selatan Gunung Tilongkabila. Menurut cerita rakyat setempat, daerah itu awalnya adalah pulau tersendiri, tetapi air laut kemudian surut sehingga menampakkan pegunungan dan tanah rendah.  

Hulontalangi berasal dari kata huntu (tanah) dan langi-langi(tergenang). Jadi, nama itu secara harfiah adalah ‘daratan yang tergenang air’, sesuai dengan folklor lokal.

Sumber lainnya menyatakan, nama gorontalo berkaitan dengan migrasi orang-orang Bugis ke Sulawesi utara. Saat pertama kali tiba, mereka melihat tiga puncak dari kejauhan. Suku bangsa ini kemudian menamakan daerah tersebut Gunung Tellu, ‘tiga buah gunung'. Gunung Tellu dilafalkan penduduk lokal menjadi Hulontalo.

Fadel Muhammad dalam Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daera menulis, sebelum masa kolonialisme Eropa di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya telah ada kerajaan-kerajaan kecil. Masing-masing entitas itu menjalankan pemerintahan yang berdasarkan hukum adat.

Untuk memperkuat eksistensinya, banyak kerajaan setempat yang membentuk persekutuan. Ikatan itu disebut pohalaa. Ada lima pohalaa yang signifikan, yakni Gorontalo, Limboto, Bone, Bolango, dan Atingola. Dari semua itu, yang terbesar adalah Gorontalo dan Limboto.

Yang cukup menarik, sistem monarki kerajaan itu bukanlah absolut, melainkan—dalam istilah kekinian—konstitusional. Raja dari pohalaa-pohalaa ditentukan oleh dewan pemangku adat yang disebut baate. Mereka bekerja dengan berpegang teguh pada hukum adat.

Terdapat semboyan yang menegaskan hal itu: “Adati ma dilidilito bolomopo’aito; adati mahunti-huntingo bolomopodembingo; adati ma dutu-dutu bolomopohutu.” Artinya, adat sudah dipolakan tinggal orang-orang menyambungkan; adat sudah digunting tinggal mereka menempelkan; dan adat sudah siap tinggal mereka melaksanakan.

Jadi, kekuasaan tertinggi pada faktanya berada di tangan aturan adat (tertulis/oral), bukan subjek manusia. Sistem politik demikian lebih demokratis ketimbang feodalisme Eropa abad ke-17. Ambil contoh, rezim kekuasaan antidemokrasi yang diterapkan Raja Prancis Louis XIV (1638-1715)—populer dengan perkataannya, “L'√Čtat, c'est moi” (negara adalah saya).

Sejak dahulu masyarakat setempat tidak hanya mengenal budaya demokrasi, tetapi juga kesetaraan gender dalam politik-pemerintahan.
photo
Peta Provinsi Gorontalo. Dahulu, daerah kebudayaan suku bangsa Gorontalo ini adalah sebuah kesultanan yang dikuasai Ternate - (DOK RESEARCHGATE )

Pengaruh Islam

Provinsi Gorontalo secara demografis cukup beragam. Namun, hampir bisa dikatakan bahwa semua orang Suku Gorontalo adalah Muslim. Bahkan, daerah itu mendapatkan sebutan “Serambi Madinah” oleh Prof Buya Hamka.

Sebab, masyarakat setempat dipandangnya rajin ibadah serta membangun dan memakmurkan masjid-masjid. Ketua pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga mengibaratkan keramahan orang-orang Gorontalo layaknya sifat kaum Anshar.

Mashadi Maili dan Wahidah Suryani dalam artikelnya, “Jaringan Islamisasi Gorontalo” (2018) memaparkan, filosofi masyarakat Suku Gorontalo mirip dengan orang Minangkabau atau Aceh, yakni bahwa adat bersandarkan pada syariat; syariat bersandarkan pada Alquran (“Adati hula-hula’a to sara’a; sara’a hula-hula’a to Kuru’ani”). Formulasi itu dibuat melalui proses yang cukup panjang.

Mulanya, pada era Sultan Amai—raja pertama Gorontalo yang memeluk Islam—rumusan yang dipakai adalah “syariat bertumpu pada adat” (sara’a topa-topango to adati). Tatkala putranya, Motolodulakiki, memimpin kerajaan tersebut, tercetuslah formula yang baru, yaitu “adat bertumpu pada syariat; syariat bertumpu pada Kitabullah.”

Basri Amin dalam artikel “Lokalitas Islam Gorontalo” mengatakan, meluasnya penyebaran Islam di Nusantara pada sekitar abad ke-15 dan 16 turut memengaruhi Gorontalo. Berbagai stimulus mendorong masuknya syiar agama tauhid di daerah tersebut. Yang terkuat adalah faktor politik.

Pada paruh pertama abad ke-16, Gorontalo dipimpin seorang raja yang bernama Amai. Saat mengunjungi Kerajaan Palasa Ogomonjolo atau Kumojolo di Pesisir Teluk Tomini, ia jatuh hati pada Owutango, yakni putri raja setempat.

Perempuan tersebut memiliki pertalian darah dengan kaum ningrat Kesultanan Ternate.

Perempuan tersebut memiliki pertalian darah dengan kaum ningrat Kesultanan Ternate. Kerajaan Islam yang berpusat di Pulau Ternate, Maluku, itu secara de facto menguasai seluruh Sulawesi utara, termasuk lima pohalaa, dalam wujud Persekutuan Uli Lima—bersaing dengan Uli Siwa yang dipimpin Kesultanan Tidore. Karena itu, nuansa politik sesungguhnya melatari rencana perkawinan raja Gorontalo dengan Putri Owutango.

Lamaran Raja Amai akhirnya diterima pihak Palasa. Akan tetapi, sang putri terlebih dahulu mengajukan beberapa persyaratan. Di antaranya adalah, raja tersebut beserta seluruh rakyat Gorontalo harus memeluk Islam. Selain itu, aturan adat mereka mesti merujuk pada Alquran dan Sunnah. Kedua permintaan itu disanggupi sang pelamar.

Konon, sebelum akad nikah Raja Amai mengumpulkan seluruh rakyatnya di alun-alun. Ia lalu mengumumkan keislamannya. Setelah itu, sang penguasa mengadakan pesta untuk khalayak umum. Orang-orang dimintanya untuk menyembelih babi sebagai tanda suka cita.

Inilah hari terakhir penduduk Gorontalo memakan daging babi. Usai kemeriahan itu, Raja Amai meminta rakyatnya agar ikut masuk Islam. Mereka semua menuruti permintaan tersebut. Dua kalimat syahadat kemudian dibacakan secara serentak.

 
Inilah hari terakhir penduduk Gorontalo memakan daging babi. Usai kemeriahan itu, Raja Amai meminta rakyatnya agar ikut masuk Islam.

Sesudah resmi menikah dengan Owutango, Sultan Amai memimpin persekutuan vasal yang berada di bawah kendali Palasa, yakni Tamalate, Lemboo, Siyendeng, Hulangato, Siduan, Sipayo, Songinti, dan Bunuyo. Kedelapan raja negeri-negeri itu ditugaskannya untuk membantu perancangan adat baru Gorontalo yang kini berpedoman pada Islam. Mereka juga diminta terjun langsung sebagai mubaligh di tengah masyarakat.

Pada 1590, Motolodulakiki naik menjadi raja. Putra Amai itu mengutus para pembesar kerajaan untuk mempelajari Islam di Pulau Ternate. Kembali ke Gorontalo, mereka memantapkan syiar dakwah, terutama yang berkaitan dengan tauhid dan makrifat.

Pada masa inilah, perumusan hubungan antara hukum adat dan hukum agama diubah menjadi “adat bersendi syariat; syariat bersendi Kitabullah.”

Pada masa raja-raja berikutnya, Islam semakin mengakar dalam kebudayaan Gorontalo. Bahkan, daerah itu menjadi salah satu sentra peradaban Muslim di Nusantara.

Era Sultan Eyato dapat dikatakan sebagai zaman keemasan. Menurut Johann Friedrich Riedel, seorang misionaris Jerman yang mengunjungi Sulawesi pada 1870, Gorontalo ramai oleh aktivitas intelektual. Ia mencatat, sebanyak 77 kitab klasik beredar dan diajarkan oleh para ulama setempat.

Masa kolonial

JS Badudu menerangkan, kelima pohalaa di Sulawesi utara jatuh ke dalam hegemoni Belanda atau VOC pada paruh kedua abad ke-17. Mulai tahun 1681, Kompeni mengambil alih kendali atas Gorontalo. Sejak saat itu, berakhirlah demokrasi lokal di sana.

Raja dan para pejabat kerajaan Islam itu ditunjuk dengan keputusan kolonial. Siapapun yang melawan perintah dari Batavia akan ditangkap dan diasingkan ke Ambon atau bahkan Pulau Sailan.

Sejak 1816, Gorontalo diperintah oleh seorang asisten residen. Tidak lama kemudian, status negeri itu menjadi afdeling atau setingkat kabupaten. Mulai tahun 1878, pangkat raja ditiadakan sehingga tamatlah riwayat Kesultanan Gorontalo.

Di bawah rezim penjajahan, wilayah itu terkenal akan penambangan emas. JF Riedel mengungkapkan, saat itu hampir seluruh daratan Gorontalo mengandung logam mulia. Sesudah VOC bubar, tambang-tambang emas yang ada dikuasai pemerintah Hindia Belanda.

Perang Dunia II mengubah kondisi geopolitik di Nusantara. Pada Januari 1942, pasukan Jepang mendarat di Sulawesi. Dai Nippon dengan cepat mendirikan basis di Minahasa. Kedatangan balatentara itu seketika melemahkan moral aparat Hindia Belanda.

Pada bulan yang sama, laskar-laskar pemuda Gorontalo mulai bergerak. Kantor-kantor afdeling berhasil mereka kuasai. Sejumlah pejabat Belanda juga ditangkapi. Kevakuman kekuasaan pun terjadi.

Kemudian, para tokoh pemuda setempat bermusyawarah hingga mencapai mufakat. Mereka sepakat mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi itu dibacakan oleh Nani Wartabone di Gorontalo pada 23 Januari 1942.Rol

No comments: